infomuarateweh.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, opini WTP itu menjadi yang ke-11 secara berturut-turut.
Adapun BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan di Palangka Raya, Jumat (19/6/2026). Bupati Barito Utara H. Shalahuddin hadir bersama Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, serta jajaran pemerintah daerah lainnya.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng, Dodik Achmad Akbar, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Barito Utara. “Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang terus mampu mempertahankan opini WTP. Ke depan, kami berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati H. Shalahuddin menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. “Alhamdulillah, Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” kata H. Shalahuddin.
Selanjutnya, Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir. Pemerintah daerah telah menyusun langkah tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK. “Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun langkah-langkah tindak lanjut atau action plan untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi sesuai batas waktu yang ditentukan,” tegasnya.
Kemudian, Bupati berkomitmen mengawal langsung pelaksanaan rekomendasi tersebut. “Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius. Saya akan memantau langsung progresnya karena akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rupiah uang rakyat dapat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemkab Barito Utara kembali menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
